Tuesday, March 23, 2010

riset empiris dampak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal terhadap kemajuan daerah

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap kemajuan daerah, antara lain:

1. Penelitian oleh Huther dan Shah (1998). *

Huthler dan Shah sebagaimana disebutkan oleh Mardiasmo (2002) , melakukan penelitian di 80 negara untuk mengetahui hubungan antara desentralisasi dan kualitas pemerintahan. Huthler dan Shah menggunakan empat variabel gabungan kualitas pemerintahan yaitu partisipasi masyarakat, orientasi pemerintah, pembangunan sosial, dan manajemen ekonomi. Hasil penelitiannya adalah kualitas pemerintahan mempunyai hubungan positif dengan derajat desentralisasi. Semakin tinggi derajat desentralisasi di suatu negara semakin baik pula partisipasi masyarakat, orientasi pemerintah, pembangunan sosial, dan manajemen ekonomi.

2. Penelitian oleh Litvach (1998). **

Litvach sebagaimana disebutkan oleh Tim Peneliti Bapekki (2006) , menyebutkan bahwa berdasarkan penelitian Tiebout (1956), Oates (1972), Tresch (1981), Breton (1996), dan Weingast (1995) yang dilakukan di negara bagian Amerika Serikat, pelayanan publik yang paling efisien akan terjadi bila diselenggarakan oleh daerah yang memiliki lingkup wilayah yang lebih kecil, karena:


a. Pemerintah daerah sangat mengerti kebutuhan masyarakatnya.
b. Keputusan pemerintah daerah sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
c. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasinya.

Lebih lanjut diungkapkan bahwa bila penyediaan barang/ jasa publik dilakukan oleh pemerintah daerah akan berpotensi untuk mencapai efisiensi ekonomi (maximizing welfare). Proses politik dalam pemberian layanan atau barang publik di tingkat daerah akan menimbulkan partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan tersebut.

3. Penelitian oleh Tim Peneliti Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional (2006). ***

Hasil penelitian tim peneliti Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional pada tahun 2006 untuk mngetahui dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia memperoleh temuan-temuan sebagai berikut:

a. Kebijakan desentralisasi fiskal belum membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi. Rata-rata pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku per propinsi sebelum desentralisasi fiskal (1998-2000) adalah sebesar 13,68% dan dalam periode 2001-2004 menurun menjadi 10,37%.
b. Secara makro, kebijakan desentralisasi fiskal belum membawa dampak pada peningkatan investasi di daerah. Sebelum era desentralisasi pertumbuhan persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami pertumbuhan postif. Sedangkan dalam era desentralisasi pertumbuhannya menjadi negatif. Sejalan dengan penurunan investasi, pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang terserap juga mengalami penurunan.
c. Kebijakan desentralisasi fiskal belum membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat ketimpangan kesejahteraan menjadi tinggi pada era desentralisasi yang ditunjukkan dengan meningkatnya rasio gini. Tetapi jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan gabungan dari variabel tingkat kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat mengalami perbaikan.

4. Penelitian oleh Adrianus Dwi Siswanto (2008). ****

Adrianus Dwi Siswanto melakukan penelitian tentang dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap derajat otonomi pemerintah propinsi di seluruh Indonesia. Data yang digunakan adalah data APBD dengan rentang tahun anggaran 1994 – 2004. Data APBD yang diambil adalah APBD untuk Pemerintah Daerah Tingkat I / Pemerintah Propinsi. Dari penelitian tersebut, Dia menarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Otonomi daerah telah memberi manfaat bagi pemerintah daerah yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah yang dinyatakan dengan meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap belanja total.
b. Pada masa otonomi daerah kebijakan otonomi tidak otomatis dapat meningkatkan derajat otonomi suatu daerah, termasuk yang dialami oleh daerah-daerah yang kaya Sumber Daya Alam (SDA). Daerah yang kaya SDA tersebut ternyata semakin rendah derajat otonominya.

* Mardiasmo, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah (Yogyakarta: Penerbit ANDI), pp.6-7.
** Tim Peneliti Bappeki, Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia (Jakarta: Puspek-Bapekki), pp. 62-63
*** Tim Peneliti Bappeki, Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia (Jakarta: Puspek-Bapekki), pp. 69-138.
**** Adrianus Dwi Siswanto, Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Derajat Otonomi Pemerintah Propinsi di Seluruh Indonesia, dalam majalah “Kajian Ekonomi dan keuangan” edisi Maret 2008. (Jakarta: PKEKU-BKF), p.101

Gambar : rumbausa.ning.com

0 comments: