Tuesday, April 13, 2010

Gambaran Umum APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN dapat didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.


Sebagai anggaran negara APBN mempunyai berbagai fungsi. Fungsi-fungsi tersebut adalah:

  1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
  2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
  3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
  5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Secara garis besar APBN terdiri atas 3 hal pokok, yaitu:

1. Anggaran Pendapatan dan Hibah;


Pendapatan negara dan hibah ini dapat dibagi menjadi 2 hal, yaitu Penerimaan Dalam Negeri dan Hibah. Penerimaan dalam negari terdiri dari Penerimaan perpajakan dan Peneriman Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penerimaan perpajakan terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Yang termasuk dalam kategori pajak dalam negeri ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) migas dan nonmigas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak bumi dan Bangunan (PBB), Bea perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan Pajak perdagangan internasional terdiri dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bersumber dari penerimaan sumber daya alam baik migas maupun nonmigas, bagian laba BUMN, dan PNBP lainnya.


2. Anggaran Belanja;

Anggaran belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja untuk pemerintah pusat itu sendiri dan transfer untuk daerah yang tercermin dalam dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian.

3. Anggaran Pembiayaan.


Pembiayaan ini berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Pembiayaan dari dalam negeri bersumber dari perbankan dan nonperbankan. Pembiayan dari nonperbankan ini bisa berasal dari privatisasi, penjualan aset program restrukturisasi perbankan, penjualan surat utang negara, ataupun PMN dan dukungan infrastruktur. Sedangkan pembiayaan luar negeri berasal dari pinjaman luar negeri baik program maupun proyek. Angka yang tercermin dalam APBN merupakan pembiayaan netto, artinya nilai penarikan dikurangi pembayaran cicilan pokok pinjaman.

Berdasarkan tiga hal pokok dalam APBN tersebut dapat terbentuk konsep defisit /surplus anggaran dan keseimbangan primer. Anggaran dikatakan defisit apabila anggaran belanjanya lebih besar daipada anggaran pendapatan, sebaliknya anggaran dikatakan surplus apabila anggaran pendapatannya lebih besar daripada anggaran belanja. Angka keseimbangan primer diperoleh dari Anggaran Pendapatan setelah dikurangi Anggaran belanja tanpa pembayaran bunga.

Format dan besaran APBN 2010 terlihat dalam gambar berikut (klik untuk memperbesar):


0 comments: