Wednesday, April 7, 2010

Transfer ke Daerah

A. Pengertian Transfer ke Daerah

Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Transfer ke Daerah ditetapkan dalam APBN, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas Nama Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran untuk tiap jenis Transfer ke Daerah dengan dilampiri rincian alokasi per daerah.

Kebijakan transfer ke daerah dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai tujuan diantaranya :

1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antar daerah.
2. Mendukung prioritas pembangunan nasional yang menjadi urusan daerah.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatkan penerimaan daerah.
5. Memperluas pembangunan infrastruktur daerah.

B. Jenis-jenis Transfer ke Daerah

1. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
Dana perimbangan terdiri atas :

a. Dana Bagi Hasil


Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri atas :

1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak. Dana bagi hasil ini terbagi atas :
  • Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB).
  • Transfer Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (DBH BPHTB).
  • Transfer Dana Bagi Hasil PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (DBH PPh WPOPDN) dan DBH PPh Pasal 21.
2) Dana Bagi yang bersumber dari Hasil Cukai Hasil Tembakau.
3) Dana Bagi Hasil yang bersumber bagi hasil sumber daya alam. Dana bagi hasil ini terbagi atas :

a) Transfer Dana Bagi Hasil Kehutanan

Dana bagi hasil kehutanan meliputi Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) adalah pungutan yang dikenakan kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari Hutan Negara. Sedangkan Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari Hutan Alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan.

b) Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum

Dana bagi hasil pertambangan umum meliputi Iuran Tetap (Land-rent) dan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty). Iuran Tetap (Land-rent) adalah iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah kerja. Sedangkan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty) adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi.

c) Transfer Dana Bagi Hasil Perikanan

Dana bagi hasil perikanan meliputi Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan. Pungutan Pengusahaan Perikanan adalah pungutan hasil perikanan yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP), Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah perikanan Republik Indonesia. Sedangkan Pungutan Hasil Perikanan adalah pungutan hasil perikanan yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI) yang diperoleh.

d) Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi

Dana bagi hasil pertambangan minyak bumi berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.

e) Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi

Dana bagi hasil pertambangan gas bumi berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.

f) Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi

Dana bagi hasil pertambangan panas bumi meliputi Setoran Bagian Pemerintah atau Iuran Tetap dan Iuran Produksi. Setoran Bagian Pemerintah adalah penerimaan negara dari pengusaha panas bumi atas dasar kontrak pengusahaan panas bumi yang ditandatangani sebelum Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi ditetapkan, setelah dikurangi dengan kewajiban perpajakan dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja. Sedangkan Iuran Produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan panas bumi.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU dialokasikan untuk provinsi dan Kabupaten/Kota.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Dana otonomi khusus dan penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Saat ini transfer Dana Otonomi Khusus terdiri atas :

a. Transfer Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat
b. Transfer Dana Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam

Transfer Dana Penyesuaian adalah dana untuk beberapa daerah tertentu yang menerima DAU lebih kecil dari tahun anggaran sebelumnya.

Sumber: copy paste milis


0 comments: